Diskusi Publik Padepokan Aufklärung VI Soroti Posisi Indonesia di Tengah Arogansi Amerika dan Krisis Kemanusiaan Global

Memasuki pekan ketiga pelaksanaan Padepokan Aufklärung VI, Al Hikmah Institute Makassar bekerja sama dengan Center for Eastern Indonesian Studies (CEIS) kembali menggelar diskusi publik pada Sabtu, 10 Januari 2026. Diskusi ini mengangkat tema “Arogansi Amerika dan Krisis Kemanusiaan: Di Mana Posisi Indonesia?”

Tema tersebut dipilih sebagai respons atas berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia dan dinilai berlangsung secara terbuka dengan keterlibatan Amerika Serikat. Beberapa isu yang disorot antara lain krisis kemanusiaan di Palestina yang tak kunjung berakhir, serta kasus penculikan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, yang memicu kecaman internasional.

Dalam sambutan pembuka, Direktur Al Hikmah Institute Makassar, Juliadi Solong, menegaskan pentingnya menjadikan konstitusi sebagai pijakan etis bersama dalam menyikapi persoalan global. Menurutnya, sikap Indonesia terhadap isu internasional tidak dapat dilepaskan dari amanat dasar negara.

Juliadi mengingatkan kembali pidato monumental Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”. Pidato tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tidak berpihak pada dua kekuatan besar dunia pada masa itu, yakni Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat beserta sekutunya dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet.

“Gagasan Bung Hatta menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri di antara dua kekuatan besar demi kepentingan pragmatis, melainkan berdiri di atas prinsip,” ujar Juliadi.

Ia menambahkan, sikap pembelaan terhadap korban penindasan dan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan merupakan bagian dari seruan konstitusi, sekaligus panggilan teologis dan moral sebagai bangsa yang merdeka.

Pengamat Timur Tengah sekaligus Direktur Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), Dr. Dina Y. Sulaiman, menilai Amerika Serikat memiliki peran signifikan dalam berbagai krisis kemanusiaan global, khususnya di Palestina dan Amerika Latin.

Dina menyebut genosida di Gaza telah berlangsung lebih dari tiga tahun, sementara upaya intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berulang kali gagal akibat veto Amerika Serikat.

Ia merujuk laporan PBB yang menunjukkan keterlibatan ekonomi Amerika melalui pengadaan jet tempur F-35 oleh israel, bagian dari program persenjataan terbesar di dunia yang melibatkan sekitar 1.600 perusahaan di delapan negara, dipimpin Lockheed Martin yang berbasis di AS.

Menurut Dina, pola serupa tampak di Venezuela. Ia menilai tindakan Amerika Serikat yang dituding melakukan invasi dan penculikan Presiden Nicolas Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. Kepentingan Amerika, katanya, berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, khususnya minyak, serta strategi geopolitik untuk mengendalikan wilayah yang dinilai strategis.

Dina juga menyinggung tekanan terhadap Iran. Mengutip analisis Brookings Institution dalam dokumen Which Path to Persia, ia menyebut adanya wacana perubahan rezim Iran melalui isu hak asasi manusia dan tekanan politik. Namun, Iran dinilai sebagai target sulit karena kekuatan rasionalitas masyarakat dan soliditas aparat negara.

Terkait posisi Indonesia, Dina menilai Indonesia berada pada kategori middle power non-aligned dan memiliki legitimasi historis di negara-negara Selatan Global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS. Meski demikian, ia melihat adanya keengganan pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Barat.

“Padahal secara normatif, amanat konstitusi kita jelas: penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujar Dina.

Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan, Fajar Ahmad Husein, menegaskan bahwa menjaga marwah konstitusi adalah kewajiban seluruh rakyat dan tidak sepenuhnya dapat diwakilkan oleh pemerintah. Ia menilai sikap Indonesia terhadap isu Palestina dan dominasi global Amerika memunculkan ketidakpuasan publik.

“Ketergantungan politik dan ekonomi membuat pemerintah sulit menyatakan sikap tegas di forum internasional, meskipun itu merupakan amanat konstitusi dan nilai Pancasila,” katanya.

Sementara itu, akademisi Universitas Hasanuddin sekaligus Pemimpin Redaksi UNHAS TV, Dr. Supratman, menyoroti peran media dalam propaganda global. Menurutnya, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk agenda dan cara pandang publik.

Di era disrupsi, ujar Supratman, viralitas kerap mengalahkan kebenaran, terutama melalui media sosial yang berpengaruh besar dalam membentuk opini global. Kondisi ini dimanfaatkan aktor politik dunia dan memperkuat polarisasi internasional.